3. Penilaian Kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN No. Prestasi Kerja Menurut mangkunegara dalam Siregar and Suryalena (2013) Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai. BAB V PESERTA Pasal 6Dengan penilaian prestasi kerja, departemen personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. FORMULIR SKP 4. Pada awalnya, penilaian kinerja PNS berdasarkan pada PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian. 104-4/99 dalam butir 3 yang menyebutkan bahwa “Pelaporan penilaian prestasi kerja PNS mulai Tahun 2016 sudah harus menggunakan aplikasi E-Lapkin (Laporan Kinerja secara Elektronik). Selain itu, penilaian kerja juga dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja dan budaya organisasi yang lebih baik. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas : unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 2. d Desember 2021;. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap SKP dan Perilaku Kerja Pegawai. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas. a. 46/2011 mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN No. dan “MBO”. Gurubagi. (5) Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS. 51 – 60: kurang; dan e. Orientasi Pelayanan 2. penilaian prestasi kerja dan bersifat final. Penilaian yang dilakukan akan berdasarkan dua unsur utama, yaitu SKP memiliki bobot penilaian sebesar 60% dan perilaku kerja akan memiliki bobot nilai sebanyak 40%. Indra Hidayat 1 Nama Ali Muktar Raja, S. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. Berpedoman pada PP No. Penilaian kinerja didasarkan pada pengukuran. (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan. Penutupan Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja PNS (e-Lapkin) Haryomo Dwi Putranto: 10. Berita Terbaru. d. SKP bobotnya 60 % b. Undangan Rapat Evaluasi Prestasi Kerja; SURAT USUL SLKS PERIODE BULAN NOPEMBER TH. 2. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negera dan diberhentikan dari jabatan organiknya, tidak dapat diberikan. Guru yang mendapat tugas tambahan lain sesuai dengan fungsi sekolah/madrasah adalah wali kelas, pengembang kurikulum dalam satuan pendidikan, pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, pembimbing guru pemula dalam program induksi, pembimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, pembimbing pada penyusunan karya tulis ilmiah dan karya inovatif, atau melaksanakan. Penilaian prestasi kerja Pegawai. NOMOR KODE URAIAN 1 2 3 1. 1. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Hanya saja apakah penilaian kinerja ini akan efektif dan berfokus pada outcome bagi individu- SIMPULAN Komunikasi; Proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil padaKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utaradari sisi penyampaian pesan, pelaksana kebijakan program penilaian prestasi kerja terhadap PNS di setiap Divisi sudah berjalan dengan lancar dan tepat. PENGUKURAN CAPAIAN SKP 5. karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan: a. 91 – ke atas : sangat baik; 76 –. 1/2013. Penilaian prestasi kerja PNS wajib dibuat dan disusun oleh seluruh PNS, dengan penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) dari empat aspek yaitu aspek kuantitas, aspek. Nilai Prestasi Kerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP dan nilai perilaku kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari. Penilaian dilakukan pada bulan Januari – Juni 2021 mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan dipekerjakan bagi PNS yang dipekerjakan 15. d. Maksud dan Tujuan a. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. doc; of 3 /3. 91 keatas : sangat baik 76 – 90 : baik 61 – 75 : cukup 51 – 60 : kurang 50 kebawah : buruk Penilaian SKP dapat lebih dari 100 Nilai perilaku kerja dapat diberikan. Belum Tersedia. 31 Desember 2014 XX XXX Penata, Gol. 50 ke bawah: buruk. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan pemenuhan jam kerja dan penilaian kinerja telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara. Guru besar Universitas Indonesia itu mengatakan, seluruh K/L yang telah menerapkan reformasi birorkasi diwajibkan menjalankan penilaian tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI a. Penilaian Prestasi Kerja PNS Sub Bagian Hukum, Tata Laksana, Dan Kepegawaian POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE BUKETRATA 2019. Penilaian. 2. 5. Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo mengatakan, ketentuan penerapan penilaian prestasi kinerja PNS itu merupakan amanah PP Nomor 46/2011. 1. penyusunan Sasaran Kinerja dapat dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja pertama pada bulan Januari. Namun dalam masa transisi, peraturan. Rapat Pleno adalah rapat Tim Penilai untuk menetapkan angka kredit Statistisi dan harus dihadiri oleh anggota Tim Penilai. • Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar di dalam negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan- bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. 76 – 90: baik; c. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian: a. Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari - Juni. Hasil Penilaian tersebut bisa dipakai sebagai dasar Penentuan Tugas kedepannya, atau menentukan apakah perlu dilakukan, diusulkan dan dibuat program pelatihan pegawai, pengembangan, pendampingan dan hal lain semacamnya untuk meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara tersebut. Keterkaitan a. Juli – Desember. Penilaian Prestasi Kerja tersebut dilakukan secara sistematis atas dasar. b. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen); danPenilaian Prestasi Kerja Pegawai Penilaian prestasi kerja di Dinas Koperasi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. Tata Cara Penilaian Kinerja PNS 2022/2023. “Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS periode Juli – Desember. Checklist 3. Teknis dan Surat Keputusan KPLB bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya berdasarkan hasil akhir rapat penetapan KPLB. 5. PENGUKURAN CAPAIAN SKP 5. Juli – Desember. 10. Tweet. 3. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. 30/2019. 2) Bulan Juli - Desember, terdiri atas: a) penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan ketentuan. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan pada akhir tahun. Syarat Kenaikan Pangkat PNS Pilihan Jabatan Struktural. 2. 2. Indikator. Indikator Keberhasilan Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta dapat: 1. SASARAN KERJA PEGAWAI A. . Manfaat Penilaian Prestasi Kerja dapat dirinci sebagai berikut : 1. Unduh PDF. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. 50 ke bawah: buruk. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46/2011. 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS & PERKA BKN No 1 Th 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS DASAR HUKUM LATAR BELAKANG : Bahwa Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dgn perkembangan. Penilaian terhadap SKP yaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap seluruh tugas jabatan dan target yang harus dicapai selama kurun waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tahun yang berjalan. Hasil Penilaian & Pengajuan Penilaian Setelah anda yakin dengan data kegiatan SKP anda, maka anda. Penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan. Kurang, nilai 50 < x < 70. MENU SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. (bobot 60%) • Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. STATUS. Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu SDM yang memerlukan penerapan sistem penilaian kinerja (prestasi kerja) melalui merit system. Hukum Positif Indonesia- Pada tanggal 29 April 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 PP No. Disiplin 5. Scan Asli / Legalisir surat keputusan pangkat terakhir (bagi dosen PNS dan dosen tetap yayasan yang mempunyai sertifikat pendidik). Setelah diudangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 30 November 2011 Tentang Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri terdiri dari dua unsur yaitu : SKP dan Perilaku. Selain itu, terdapat juga Sistem Informasi Kinerja PNS yang menampung data-data dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. Sasaran Kerja Pegawai atau SKP merupakan salah satu unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 46 Tahun 2011 dan petunjuk pelaksanaannya pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. D. penilaian prestasi kerja bulanan. Apabila SKP tercapai maka juga harus menunjukkan perilaku yang baik, sebagai tindak lanjut PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, dimana sudah diatur reward dan punishment bagi PNS, serta terdapat 17. dan menerapkan tata cara penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan mekanisme penghitungan tunjangan kinerja PNS di lingkungan Kemendikbud. Pasal 3 Ruang lingkup Penilaian. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas : unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 000072 6· Penilaian. 2. 46 Tahun 2011 dan PERKA BKN No. pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. com- Untuk penyampaian penilaian kinerja pegawai, pada perusahaan swasta dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku diperusahaan tersebut yang kemungkinan besar berbeda antara perusahaan yang satu dan yang lainnya. MENU SASARAN KERJA. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara meng- gabungkan Penilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja fd. PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021 dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. 76-90. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama Drs. kita ketahui bahwa penilaian prestasi kerja PNS selama ± 34 tahun belakang ini adalah menggunakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil digantikan dengan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian. SKP bobotnya 60 % b. Unsur yang dinilai dalam Prestasi Kerja Pegawai ANGKA PENGA- KREDIT SKP MATAN Pelaksanaan PERILAKU tugas unsur utama dan penunjang 60% 40% Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya) mulai berlaku 1 Januari 2014 ALUR PENYUSUNAN DAN. Format SKP dan contoh pengisiannya ini untuk membantu guru PNS dalam penyusunan SKP pada tahun 2020 2021. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DATA SASARAN KERJA PEGAWAI JANGKA WAKTU PENILAIAN : 1 2 Januari 2014 s. Identifikasi Key “Driver” Constructs Penerimaan Pengguna dan Penggunaan Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS Kabupaten Bantul Tahun 2018 Pada Guru SMP Negeri di Lungkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Menggunakan UTAUT2 . Penilaian kinerja PNS dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian: 70% untuk penilaian SKP, dan 30% untuk penilaian Perilaku Kerja; atau;. Absensi online adalah laporan kehadiran seorang Aparatur Sipil Negara2011 Tentang Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Perilaku kerja bobotnya 40 % 6. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Periode Juli s. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Kegiatannya berawal dari penyusunan perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti dengan proses penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 31 Desember 2014 YANG DINILAI a. 6. Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Nilai Prestasi Kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut : 91 –ke atas: sangat baik. SKP (Sasaran Kerja Pegawai), merupakan dokumen penilaian kerja pegawai yang rutin dan wajib diisikan oleh PNS untuk mengukur kinerja PNS bersangkutan. b. Suyanti Oken. Ketentuan dalam PP No. menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian setiap tahun yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian pada 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam Artikel Ini : tampilkan. Namun, bagi instansi yang belum menerapkan sistem penilaian 360 derajat, maka SKP memiliki bobot 70 persen dan perilaku kerja sebesar 30 persen. Pasal 27 Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diangkat sebagaiPenilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan/ diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2014. akuntabel; d. prestasi dan kinerja PNS. Penilaian Prestasi Kerja ini terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku pegawai. 5. Menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 1. b. perencanaan kinerja; b. a. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas unsur: a. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan. Kegiatan Bimbingan teknis penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS berdasarkan Peraturan Menteri. Sasaran kinerja merupakan rencana tahunan pegawai yang berisikan target apa yang akan dicapai. SKP bobotnya 60 % b. “Penilaian berdasarkan prestasi kerja ini akan membuat kinerja PNS lebih terukur, efektif, dan transparan. 5. disampaikan pada saat penyuluhan pemberlakuan PP No. COVER 3. S. Contoh Penilaian Prestasi Kerja PNS Periode Januari - Juni NAMA NIP PEJABAT PENILAI Budi Astari 196304071984021001 NAMA NIP PNS YANG DINILAI Indiana Wati 199606072020022 PANGKAT/GOL RUANG JABATAN UNIT KERJA PANGKAT/GOL Pembina Utama Penata Muda/llla Analis Kebijakan Ahli Per-tama De 1 NIL-A1 92 96prestasi dan kinerja PNS. Pasal 17Tata cara penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian Prestasi Kerja mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. terukur; c. KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil ( PNS) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Purworejo, BKD. 10. Khusus Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 disampaikan kepada BKN paling lama 30 November 2016. Pasal 10 Penilaian prestasi kerja tahunan dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: a. d Juni 2021; c. KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. SKP yang berarti rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, pada masa itu disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Peraturan Kepala BKN. Pada dasarnya regulasi penilaian kinerja PNS ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya sudah ada PP No.